DASAR HUKUM UMUM TENTANG EVALUASI PEMBELAJARAN TERTUANG DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (SISDIKNAS)

DASAR HUKUM UMUM TENTANG EVALUASI PEMBELAJARAN TERTUANG DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (SISDIKNAS)

TugasinidisusungunamemenuhitugasmatakuliahPengembanganEvaluasiPendidikan

DosenPengampu :Dra. Hj. Sri SumarniM.Pd

 

Disusunoleh:

Guntur SatriaJati( 11410058 )

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2013

DASAR HUKUM UMUM TENTANG EVALUASI PEMBELAJARAN TERTUANG DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (SISDIKNAS)

A.    SecaraumumEvaluasiPendidikandiartikansebagaiberikut:

Bab 1

KetentuanUmum

Pasal 1

Dalamundang-undangini yang dimaksuddengan:

Tertulis no.21 yaitu, EvaluasiPendidikanadalahkegiatanpengenalan, penjaminandan, penetapanmutupendidikanterhadapberbagaikomponenpendidikanpadasetiapjalur, jenjang, danjenispendidikansebagaibentukpertanggungjawabanpenyelengggaraanpendidikan.

B.     SecaralebihjelasEvaluasiPendidikanakan di bahaspadaBAB XVImengenaiEvaluasi, AkreditasidanSertifikasi,tetapisayaakanmenjelaskantentangEvaluasisesuaidenganhal yang sayajelaskan di atas, penjelasannyasebagaiberikut:

BAB XVI

Evaluasi, Akreditasi Dan Sertifikasi

BagianKesatu

Evaluasi

Pasal57

·         Evaluasidilakukandalamrangkapengendalianmutupendidikansecaranasionalsebagaibentukakuntabilitaspenyelenggarapendidikankepadapihak-pihak yang berkepentingan.

·         Evaluasidilakukanterhadappesertadidik, lembaga, dan program pendidikanpadajalur formal dannonformaluntuksemuajenjang, satuan, danjenispendidikan.

Pasal 58

·         Evaluasihasilbelajarpesertadidikdilakukanolehpendidikuntukmemantau proses, kemajuan, danperbaikanhasilbelajarpesertadidiksecaraberkesinambungan.

·         Evaluasihasilpesertadidik, satuanpendidikandan program pendidikandilakukanolehlembagamandirisecaraberkala, menyeluruh, transparandansistematikuntukmenilaipencapaianstandarnasionalpendidikan

Pasal 59

·         Pemerintahdanpemerintahdaerahmelakukanevaluasiterhadappengelola, satuan, jalur, jenjangdanjenispendidikan.

·         Masyarakatdan/atauorganisasiprofesidapatmembentuklembaga yang mandiriuntukmelakukanevaluasisebagaimanadimaksuddalampasal 59.

·         Ketentuanmengenaievaluasisebagaimanadimaksuddalamayat (1) danayat (2) diaturlebihlanjutdenganperaturanpemerintah.